undang undang nomor 30 tahun 2014. 5491, LL SETNEG: 31 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan NotarisUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. undang undang nomor 30 tahun 2014

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 Tentang. PUTUSAN Nomor 58/PUU-XIII/2014. H. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Nomor. "Pertanggungjawaban Notaris dalam Perkara Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. NOMOR 16/POJK. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA . dan 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana umum energi nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Terwujudnya kewenangan pemerintahan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yang mengacu pada Pasal 8 sampai 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Untuk menjamin pelindungan terhadap masyarakat sebagai penerima Pelayanan Keperawatan dan untuk menjamin pelindungan terhadap Perawat sebagai pemberi pelayanan keperawatan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia bersama pemerintah dan disahkan oleh Presiden Prof. 30. Sudarsono, S. ANOTASI 2018 7 atau menjanjikan. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2014. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat. PENJELASAN ATAS UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PENJELASAN A T AS. Umum. Halaman ini telah diuji baca. 2014. PERMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2019, 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KONSIDERANS. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Undang-undang tentang Rahasia Dagang. a. Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan T. sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan. 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mempercepat proses penyusunan peraturan pelaksanaan dari. Wahyu Rizal Wijayanto, Prof. Perubahan dilakukan cukup banyak karena beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, perubahan juga. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan hadirnya Perppu karena alasan mendesak. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) disahkan pada tanggal 30 September 2014 dan mulai berlaku padaPasal 16 Huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Peraturan. Lebih lanjut UU No. Terdapat tiga sumber kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014, yaitu : 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 30. Jogloabang. NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3. Peraturan Konsolidasi. Perubahan materiil (substansi) yang terjadi adalah perubahan hal-hal sebagai berikut:. Hal ini terkait dengan kompetensi absolut. Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) 11 Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tta Usaha Negara Transformasi dan Refleksi, (Jakarta:: Sinar Grafika,. menggantikan UU No. UU 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Undang-Undang No. gambaran substansi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 02 Oktober 2014 Sumber. NOMOR 33 TAHUN 2014 . UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 Sudarsono1 Abstract After the Reformation, several responsive laws were enacted, including Law Number 30 Year 2014 on Government Administration. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berasal dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang. . 27 KB. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik" Indonesia Tahun 2007 Nomor 96,. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: wrizalw23@gmail. 02 Oktober 2014 Tanggal Berlaku. Paragraf 1. U. UU 2014. karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 2014/No. Undang-Undang No 30 Tahun. Artinya, penyelesaian setiap sengketa Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu diupayakan melalui lembaga upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif. PP Nomor 17 Tahun 2020, 4. Terbitnya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut UU AP, dimaksudkan untuk lebih menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. TENTANG. 2014 Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2014. bahwa dalam. penyelenggaraan Panas Bumi; pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dan Pemanfaatan Tidak. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini ditetapkan dengan pertimbangan. NOMOR 30 TAHUN 2014. TENTANG. TENTANG. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur wewenang pemerintahan dan sekaligus instrument pengontrol hukum dalam penegakan hukum administrasi (Pemerintahan) yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diperlukan untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam. 2014 Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 15. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara. Delegasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diperlukan untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi. 2, LN. Berlakunya Keputusan. portal terkait: Undang. Hubungan Pemerintah Pusat dan. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 16. dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Sesuai Pasal 3 ayat (2),. Tempat Penetapan. bahwa Undang -Undang Nomor 27 T ahun 2009 tentang Majelis Permus yawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, d an Dewan Perwakilan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585); 4. 17 Tahun 2003 telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK terhadap pelaksanaan APBN TA 2013. tulisan hukum. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tahun 1997. 9 lihat, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016 : 135 - 154Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; c. Ketentuan isi Pasal 4 ayat (1) UU No. TENTANG . Situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder diperlukan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti literatur-4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang. Undang Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah peraturan yang mengatur tentang tata cara administrasi pemerintahan di Indonesia. NOMOR 30 TAHUN 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan disahkan oleh Presiden Dr. Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika. No. Undang-Undang No. UU Nomor 06 Tahun 2014. UMUM Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara. JDIH DJKI. ID – Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan Presiden Nomor 4. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tindakan membuat peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang merupakan . bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan. 2014/No. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Berlaku: 17 Oktober 2014. 292, 2014 ADMINISTRASI. Tenaga listrik sangat bermanfaat namun juga dapat membahayakan, oleh karena itu perlu diatur. Nomor Peraturan. 30 Tahun 2014, LN No. 5491, LL SETNEG: 31 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka warga masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. File ini berisi 93 halaman dan merupakan sumber hukum resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Naskah Akademik RUU Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 65 :Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pada pasal 24 ayat (1) mengamanatkan bahwa, setiap perguruan tinggi menyelenggarakan. 3. Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Ada beberapa alasan spesifik yang menjadi latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 3 TahunLahirlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang telah diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dimaksudkan untuk mengatur dan memperbaiki sistem reformasi birokrasi. Wulandari, Rini (2021) "IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP UPAYA HUKUM LUAR BIASA DALAM SENGKETA PERTANAHAN," "Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. Dapat juga dikatakan tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tah2018 un tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik. Bidang. Hukum Administrasi Negara. Diunduh 20 kali. UU No. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik IndonesiaNOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disahkan Presiden Dr. Belum Tersedia. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disahkan oleh Presiden Dr. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam. UMUM Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 30 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara. Penambahan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut berkaitan dengan pengujian ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, Paradigma penyelesaian sengketa tata usaha negara berubah sejak ditetapkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, upaya administratif dipilih sebagai jalan keluar untuk. Undang-Undang Nomor 5. 292 Tahun 2014, TLN No. Berdasarkan. 1. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dm spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2004. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014. Tentang : Pengujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil. Birokrasi Nomor 80 tahun 2012. Untuk selanjutnya dalam penulisan ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan akan disebut UUAP. 1. PUTUSAN Nomor 128/PUU-XIII/2015. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (UU. Unduh dokumen resmi undang-undang ini di sini. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan mendefinisikan bahwa Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan,. Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,. membentuk Undang-Undang tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; Mengingat : Pasal 5. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 30: Tahun: 2014: Tentang: ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 17 Oktober 2014: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Status: Berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014. Kedua Undang – undang tersebut memiliki perbedaan dalam penggunaan istilah pada ketentuan umum. “Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman. NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PERINDUSTRIAN. Tenaga listrik sangat bermanfaat namun juga dapat membahayakan, oleh karena itu perlu diatur. Dokumen : Pemerintah Pusat PERPPU 2014.